#iniruangkuHeadLine

Indonesia Krisis Pangan ?

Mediatataruang.com – Aneh dan Ironis ! Itulah kata yang paling pas untuk disampaikan, sekira nya ada orang yang berpandangan bahwa Tanah Merdeka diduga akan menghadapi “krisis pangan”. Disebut aneh karena penarikan kesimpulan tersebut sangat tidak benar, malah melawan fakta kehidupan yang tengah terjadi selama ini. Ironis, karena persoalan krisis pangan sendiri, lebih mengedepan sebagai wacana ketimbang kenyataan yang harus kita hadapi.

Pasal nya, boleh jadi yang terjadi bukan nya krisis pangan, tapi lebih pas bila dikatakan jrisis daya beli. Di negeri ini, pangan tersedia di mana-mana. Mau jenis pangan apa pun dapat kita peroleh di pasar becek mau pun pasar modern. Pangan lokal dan pangan impor ada di sekitar kita. Masalah nya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli nya.

Sungguh memilukan, daerah yang selama ini bercita-cita untuk tampil sebagai salah satu lumbung pangan dunia, masa dalam waktu yang sekejap bisa mengalami “krisis pangan”. Hal ini penting dicermati, karena istilah krisis pangan bukanlah hal yang cukup akrab dalam telinga kita. Krisis pangan bukan suasana yang kita dambakan. Justru, krisis pangan, mesti kuta tendang jauh-jauh dari kehidupan berbangsa, bernegara fan bermasyarakat.

Tapi, inilah fakta yang kita dengar. Belum lama ini, Badan Pangan Dunia (FAO) menyatakan tahun-tahun setelah Pandemi Covid 19, negeri ini akan dilanda krisis pangan, khusus nya untuk komoditas beras. Kita sendiri tidak tahu persis mengapa FAO bicara seperti itu ke tengah-tengah publik. Apa yang menjadi dasar pemikiran nya pun mutlak kita perbincangkan.

Masalah nya akan menjadi semakin mengasyikan untuk dijadikan bahan diskusi, manakala dikenali bahwa Indonesia diketahui sebagai bangsa yang telah mampu meraih swasembada beras pada tahunb1984, karena hasil kerja keras petani padi padi itu sendiri
Arti nya, betul-betul mengagetkan bila muncul ramalan bahwa pada tahun 2021, Indonesia bakal mengalami krisis pangan.

Dari sini wajar bila ada kalangan yang mempertanyakan : ada apa sesungguh nya dengan produksi dan produktivitas padi di Tanah Merdeka ini ? Apakah FAO begitu khawatir dan pesimis bahwa produksi pangan negara kita tidak akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat nya ? Atau ada hal lain yang mengganggu pikiran nya, sehingga FAO pun langsung membewarakan nya kepada publik ?

Sebagai warga bangsa, sebetul nya kita harus tetap optimis bahwa sebutan Lumbung Padi Dunia bagi negara kita adalah sebuah keharusan dan kebanggaan sekalugus citra yang harus terus dijaga dan dipertahankan. Lumbung Pangan bagi Indonesia bukan lagi sebuah obsesi, namun kita harus mewujudkan nya menjadi fakta kehidupan.

Apalagi jika hal ini kita kaitkan dengan Visi dan Misi nya Presiden Jokowi yang salah satu nya ingin mewujudkan kedaulatan pangan yang semangat nya semanfat nya sempat membahana ke seluruh negeru. Belum lagi kalau dikaitkan dengan telah dimiliki nya regulasi sekelas Undang Undang tentang Pangan sejak beberapa tahun lalu ?

Dengan kata lain, boleh juga ditegaskan, soal kemampuan dan kehebatan para perani Indonesia dalam memproduksi padi hingga mampu meraih swasembada, mesti nya bukan suatu hal yang pantas diragukan. Data menunjukan, dalam beberapa tahun belakangan ini beberapa daerah terekam selalu surplus beras. Surplus inilah yang kemudian “dibagikan” ke daerah lain yang selama ini dikenal defisit.

2022 kini sudah dihadapan mata. Kurang dari sebulan kita bakal menyambut tahun 2022. Pemerintah sendiri, sebenar nya tidak perlu risau akan ada nya krisis pangan. Justru dengan ada nya “warning” dari berbagai pihak, mesti nya menyadarkan kita bersama akan penting nya pangan sebagai sumber kehidupan dan sumber penghidupan

Itu sebab nya, mengapa dalam rangka menyambut masa depan, keberpihakan dan kecintaan Pemerintah terhadap pembangunan, harus benar-benar muncul dalam setiap kebijakan, strategi, program dan kegiatan di APBN atau APBD. Negara sendiri telah menetapkan pangan adalah urusan wajib yang perlu digarap secara serius. Pembangunan pangan tidak boleh setengah hati.

Hadir nya Perpres 66 Tahun 2021, semakin memperkuat kesungguhan Pemerintah dalam pembangunan di negeri ini. Keberadaan Badan Pangan Nasional bertujuan untuk semakin memperkuat simpul koordinasi pembangunan pangan antar Kementerian/Lembaga atau pun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perpres ini membuktikan Pemerintah tidak ingin main-main dalam melakukan pembangunan pangan.

Dalam pembangunan pangan ada 4 hal yang penting dirajut dan dibangun kesisteman yang utuh, holistik dan komprehensif. Di awali dengan semangat peningkatan produksi pangan setinggi-tinggi nya, perwujudan Swasembada Pangan, mutlak ditempuh dengan tepat sasaran. Selanjut nya, Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan, tidak boleh juga terbengkalai penanganan nya.

Sebagai bangsa pejuang, kita harus tetap yakin bahwa segudang masalah yang berhubungan dengan pembangunan pangan, khusus nya ketahanan pangan di negeri ini, tentu akan mampu dicarikan solusi cerdas nya. Kita sudah sama-sama paham bahwa persoalan ketahanan pangan adalah masalah yang harus ditangani dengan serius. Kita tidak boleh teledor dalam mengurus nya.

Kita perlu selalu mengingat atas apa-apa yang pernah dibewarakan Proklamator Bung Karno : “persoalan pangan adalah mati hidup nya suatu bangsa”.
Semoga kerisauan FAO terkait “krisis pangan” di negeri ini tidak akan terjadi, karena kesigapan kita bersama untuk menghalau nya. (*Entang Sastraatmadja).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close