#iniruangkuHeadLine

Memperkuat Perhutanan Sosial

Mediatataruang.com – Penyuluhan dan Perhutanan Sosial ibarat dua sisi dalam satu koin mata uang. Kedua nya saling melengkapi dan saling menguatkan. Perhutanan Sosial tanpa dibarengi Penyuluhan sama saja dengan bohong. Pelaksanaan nya pasti bakal terasa hambar. Ibarat sayur asam tanpa garam atau mpek-mpek tanpa cuka.

Atas logika berpikir yang demikian, program Perhutanan Sosial yang dalam beberapa tahun belakangan ini digencarkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tentu tidak akan mampu meraih cita-cita yang ingin digapainya, sekira nya tidak ditopang oleh kehadiran Penyuluhan Kehutanan yang mendukung nya.

Sebagai proses pendidikan non formal bagi para petani desa hutan beserta keluarga nya, penyuluhan kehutanan senantiasa akan mengedepankan pembelajaran, pemberdayaan dan pemartabatan. Penyuluh Kehutanan sebagai “guru” nya petani desa hutan, memiliki andil yang cukup besar dalam merubah perilaku petani desa hutan ke arah yang lebih baik.

Sikap petani yang selama ini cenderung subsisten dirubah-arahkan menjadi petani pedagang. Tindakan petani yang sekarang masih belum berorientasi ke masa depan dirubah-arahkan menjadi petani yang mampu membaca isyarat jaman. Wawasan petani yang hanya berpikir untuk menyambung nyawa kehidupan, sudah waktu nya dirubah-arahkan menjadi wawasan yang profesional.

Perubahan perilaku ini penting terus dilakukan, agar petani desa hutan semakin memahami perkembangan informasi dan teknologi. Petani perlu dikenalkan dengan Kehutanan 4.0. Petani jangan sampai ketinggalan dengan kemajuan teknologi informasi yang serba digital. Inilah sebetul nya tugas penting para penyuluh kehutanan.

Catatan kritis nya adalah apakah yang nama nya sarana dan prasarana untuk menopang spirit yang demikian akan dapat disiapkan oleh Pemerintah ? Apakah para penyuluh kehutanan memiliki kapasitas dan kompetensi yang mendukung ke arah pencapaian maksud diatas ? Dan penting juga disampaikan apakah Sistem Penyuluhan Kehutanan yang ada sekarang, akan mampu menjawab tantangan yang ada ?

Jawaban atas persoalan diatas mesti nya tegas : ya ! Tinggal sekarang bagaimana Pemerintah mampu membumikan semangat tersebut ke arah kenyataan nya. Dari sekian banyak hal yang perlu di tata ulang, ternyata regulasi tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan.

Ketidak-jelasan nasib Undang Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan setelah lahir nya Undang Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, penting untuk dipertegas kembali. Pengkajian yang selama ini digarap oleh Komite 2 DPD RI sudah waktu nya dibewarakan kepada publik.

Uji sahih yang belum lama ini dilakukan DPD RI diharapkan mampu membangun mind-set baru tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Hal ini penting dicermati, karena tanpa ada nya kelembagaan penyuluhan kehutanan yang kokoh dan kuat, sangat tidak mungkin Penyuluhan Kehutanan bakal mampu menjalankan tugas dan fungsi nya secara maksimal.

Ada beberapa isu pokok dalam naskah akdemik RUU yang dijadikan pembahasan utama dalam uji sahih ini, antara lain fungsionalisasi penyuluh, kapasitas penyuluh, partisipasi, kelembagaan, sinkronisasi, digitalisasi dan teknologi, serta pendanaan.

Sejauh ini, DPD telah melaksanakan berbagai tahapan dalam penyusunan RUU ini, yaitu penjaringan aspirasi, pembuatan naskah akademik dan uji sahih yang dilaksanakan di IPB dan Universitas Lampung. Tahapan berikutnya adalah finalisasi, harmonisasi dan pengambilan keputusan pada sidang paripurna.

Selain soal penyuluhan kehutanan penting direvitalisasi, ternyata langkah memantapkan program Perhutanan Sosial pun, tetap membutuhkan penataan yang lebih baik. Istilah Perhutanan Sosial seringkali diterjemahkan ke dalam berbagai pemaknaan, tergantung dari sisi mana kita melihat nya. Tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa Perhutanan Sosial menjadi sebuah kebijakan dikarenakan ada hubungan nya dengan kepentingan politik Pemerintah.

Namun begitu, bila kita cermati berbagai pemaknaan tersebut maka Perhutanan Sosial dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama.

Lalu, untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, demi mewujudkan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program ini adalah legal dan membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 83 tahun 2016, program perhutanan sosial memiliki tujuan memberi pedoman akan pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat. Selain itu, program dari pemerintah ini juga bertujuan sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Perhutanan Sosial sejatinya merupakan program hutan untuk rakyat agar terwujud masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik. Perhutanan sosial ujung-ujung nya diharapkan akan mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat. Tinggal sekarang, bagaimana kita mampu mendesain nya agar semangat yang mengedepan ini akan dapat dibuktikan dalam tataran operasional nya.

Penyuluhan Perhutanan Sosial sendiri, sudah saat nya di desain sedemikian rupa, sehingga mampu memberi solusi konkrit atas mulai muncul nya suara-suara sumbang terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial di lapangan. Bersama-sama penerima program Perhutanan Sosial para Penyuluh Kehutanan dituntut untuk berjuang habis-habisan untuk membalik suara-suara sumbang itu menjadi sebuah nyanyian merdu. Ke depan, nada-nada indahlah yang akan kita dengar dari program Perhutanan Sosial ini. Ayo berkiprah, mumpung masih banyak waktu yang tersisa. (*Entang Sastraatmadja)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close