#iniruangkuHeadLine

Perpres Perhutanan Sosial

Mediatataruang.com – Peraturan Presiden Perhutanan Sosial, kabar nya tengah digodok. Pemerintah tahu petsis, tanpa ada nya regulasi setingkat Peraturan Presiden, Program Perhutanan Sosial, cenderung akan banyak menghadapi tantangan. Terlebih-lebih dengan pertanyaan apakah Perhutanan Sosial akan terus berlanjut seusai Presiden Joko Widodo lengser dari kursi kepresidenan tahun 2024 nanti.

Ada nya kerisauan dari para pegiat Perhutanan Sosial semacam ini wajar terjadi. Sebab, pengalaman memberi bukti kepada kita, setiap ganti kekuasaan, biasa nya bakal diikuti dengan berubah nya kebijakan. Setiap pemimpin baru, seolah-olah harus “tampil beda” dengan pemimpin yang sebelum nya. Begitulah suasana kepolitikan yang terjadi di negeri tercinta.

Pengalaman sejarah, runtuh nya Pemerintahan Orde Baru, lalu berganti menjadi Orde Reformasi, rupa nya menyisakan banyak pekerjaan rumah lanjutan nya. Ada anggapan, apa-apa yang telah ditempuh Pemerintahan Orde Baru itu, jelek semua. Orde Reformasi harus merubah dan mengganti nya dengan kebijakan baru. Padahal, tentu akan ada juga kebijakan dan program yang cukup membanggakan dan diakui dunia internasional.

Sebut saja soal kisah sukses Swasembada Beras tahun1984. Keberhasilan meraih Swasembada Beras, bukan hanya membuat bangsa kita tersanjung, namun seluruh negara yang berhimpun dalam FAO pun cukup terpesona dengan apa yang kita raih. Tak ayal lagi, mereka pun memberikan tepuk tangan yang meriah, ketika Presiden Soeharto akan berbagi pengalaman bagaimana bangsa kita mampu menggapai Swasembada Beras dalam Sidang Khusus FAO di Roma, Italia.

Banyak pihak menilai keberhasilan meraih Swasembada Beras adalah prestasi monumental yang berhasil dicapai bangsa kita. Belum tentu dalam waktu dekat kita bakal mampu mengulangi nya. Arti nya, betapa menggelikan, bila bangsa-bangsa lain begitu menghormati apa yang kita raih, ternyata di sisi lain, bangsa nya sendiri menganggap Proklamasi Swasembada Beras tahun 1984 dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Sebagai bangsa yang memiliki nilai “brotherhood spirit” dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sudah sepatut nya kita lebih mengedepankan sikap silih asah, silih asih dan silih asuh, disamping juga sikap untuk saling mengharumkan sesama anak bangsa. Bahkan kita pun tetap dituntut untuk dapat menghargai prestasi yang diraih oleh pemimpin bangsa terdahulu.

Itulah salah satu pertimbangan utama, mengapa Perhutanan Sosial membutuhkan Peraturan Presiden. Arti nya, siapa pun yang menjadi Orang Nomor 1 di negeri ini, pasti bakal melanjutkan program Perhutanan Sosial. Namun demikian, sekira nya ada orang yang berkesimpulan, program Perhutanan Sosial identik dengan Presiden Joko Widodo, maka hal itu sesuatu yang wajar. Sebab, semarak nya program Perhutanan Sosial, memang terjadi di era Kepemimpinan Presiden Jokowi.

Program Perhutanan Sosial sendiri sebetul nya telah menggema sejal lama. Paling tidak, pada tahun 1995 telah muncul pemikiran tentang penting nya dikampanyekan Hutan Kemasyarakatan. Para pengambil kebijakan telah sepakat untuk mewujudkan harmoni antara ekonomi, sosial dan ekonomi. Sekali pun masyarakat diberi peluang untuk melakukan pengelolaan hutan, namun yang nama nya hutan lestari, tetap harus dijadikan prioritas dalam pembangunan perhutanan di negeri ini.

Akibat nya lumrah, ketika pembahasan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Panja Komisi 3 DPR RI, saat itu begitu gencar mengusulkan kepada Pemerintah, perlu nya Perhutanan Sosial dijadikan kebijakan unggulan dalam mempercepat terwujud nya kesejahteraan masyarakat sekitar desa hutan. Penting dicatat, Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini lahir di saat bangsa ini sedang menikmati eforia Reformasi.

Hampir seluruh Bab, Pasal dan Ayat yang dimuat dalam Undang Undang tersebut akan diboboti oleh semangat reformasi yang menuntut penerapan rasa adil dan nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tidak ada lagi kooptasi kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa. Keterbukaan, demokratisasi dan akuntabel, menjadi spirit dalam penyusunan regulasi. Termasuk penyusunan UU No. 41 Tahun 1999.

Semangat mengembangkan Perhutanan Sosial terus berlangsung hingga pada tahun 2007 mulai terpolakan secara lebih terukur dalam kebijakan Pemerintah. Akhir nya seiring dengan Visi dan Misi Presiden Jokowi, Perhutanan Sosial menjadi program unggulan guna mewujudkan salah satu poin penting Nawacita yakni membangun dari pinggiran.

Ada nya kehendak politik untuk menerbitkan Perpres Perhutanan Sosial, tentu perlu kita sambut dengan gembira. Perpres ini sangat penting, khusus nya guna menguatkan sisi regulasi dalam penerapan dan pengelolaan Perhutanan Sosial di lapangan. Kita memiliki UU No. 41 Tahun 1999. UU ini lahir di saat bangsa ini memproklamirkan dimulai nya era Reformasi. Kita juga punya Undang Undang No. 11 Tahun 2021, sekali pun saat ini “dibatalkan” oleh Mahkamah Konstitusi.

Bermodalkan ke dua UU yang pro rakyat, mesti nya Perpres Perhutanan Sosial, bakal mampu memuluskan tercapai nya maksud dan tujuan dikembangkan nya program Perhutanan Sosial. Perpres Perhutanan Sosial yang akan diterbitkan sebaik nya tetap mengacu kepada cita-cita mulia dilahirkan nya program Perhutanan Sosial. Sebagai kelompok masyarakat yang belum menikmati sedap nya pembangunan, masyarakat sekitar desa hutan, perlu diberdayakan dan dimartabatkan kehidupan nya. Mereka jangan terus-menerus jadi korban pembangunan. Perhutanan Sosial adalah solusi cerdas untuk menjawab persoalan tersebut.

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dalam kaitan nya dengan Perhutanan Sosial, Perpres yang akan diterbitkan, sudah sepantas nya mampu memeras intisari dari UU No. 41/1999 dan UU No. 11 Tahun 2021. Salah satu substansi dari ke dua UU diatas yang butuh pengejawantahan lebih jauh adalah sampai sejauh mana kita bersungguh-sungguh mensejahterakan masyarakat di sekitar desa hutan.

Untuk itu, tidak terlalu salah bila dalam perumusan nya Perpres Perhutanan Sosial, semesti nya digarap oleh para pemangku kepentingan yang terlibat secara nyata dalam kegiatan Perhutanan Sosial. Arti nya, penyusunan Perpres tidak cukup hanya digarap oleh kalangan akademisi, namun yang nama nya praktisi pun penting dimintai pandangan nya. Model Pentahelix merupakan pendekatan yang diusulkan agar Perpres yang disusun tidak sekedar mengecat langit, tapi dapat menapak bumi. (*Entang Sastraatmadja).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close