#iniruangkuHeadLine

Jakarta,IKN dan Indekost

"Pendapatan Jakarta akan melorot karena pelbagai 'bantuan dana' bernilai puluhan triliun rupiah akan berhenti mengucur."

Mediatataruang.com – “Pendapatan Jakarta akan melorot karena pelbagai ‘bantuan dana’ bernilai puluhan triliun rupiah akan berhenti mengucur.”

Demikian kalimat yang tertulis pada cover story Koran Tempo, 16 Desember 2021. Judulnya ‘Tekor Tanpa Status Ibukota’. Liputan itu terkait dengan rencana pemindahan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada semester I tahun 2024 mendatang. Juga bersangkut-paut dengan penyusunan revisi UU 29/2007 tentang Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI. Kini pemerintah dan DPR sedang membahas rancangan ‘kekhususan’-nya jika nanti tak menyandang status ibukota Negara lagi.

Tapi masalah pada kalimat ‘cover story Koran Tempo’ di atas tadi adalah, pada pernyataannya soal ‘bantuan dana’ puluhan triliun yang bakal berhenti ‘mengalir’ ke DKI. Kabar yang sungguh gegabah dan sangat mungkin menyesatkan pemahaman yang membacanya. Sebab, Pemda DKI dikesankan menerima banyak bantuan APBN yang dikelola pemerintah pusat. Padahal, jika memang demikian, tentunya akan tercatat pada sisi pendapatan mereka. Sementara faktanya, berdasarkan data realisasi penerimaan provinsi itu sejak tahun 2010, jumlah sokongan APBN yang mereka terima dan catatkan, jumlahnya tak seberapa.

Kontribusi APBN pada APBD bisa dilihat pada penerimaan pos Transfer ke Daerah. Terdiri dari 2 kelompok besar. Bagi Hasil dan Dana Alokasi (Umum maupun Khusus).

Bagi Hasil mencerminkan ‘kekayaan daerah’ bersangkutan. Bukan hanya karena tersedianya sumber daya alam yang diberdayakan (eksploitasi). Tapi juga kontribusi individu-individu masyarakat yang berdomisili di sana. Yakni melalui Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP pasal 21, 25, dan 29) yang mereka bayar kepada Negara. Semakin banyak penduduk yang kaya dan berpenghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak), maka semakin besar pula Dana Bagi Hasil yang diperoleh suatu daerah.

Jakarta memang tak menguasai sumberdaya alam yang melimpah ruah untuk dieksploitasi. Sebagaimana banyak daerah lain di Indonesia yang buminya mengandung aneka mineral. Tapi hanya Jakarta pula yang dihuni mayoritas penduduk Indonesia yang berpenghasilan tinggi. Sehingga mereka menerima setengah — bahkan lebih — Dana Bagi Hasil atas PPh Pribadi yang ‘harus’ ditransfer Menteri Keuangan setiap tahun.

Dengan kata lain, sebagian besar Indonesia yang dihuni 96% penduduk lainnya, hanya menerima setengah sisanya saja.

Hal itulah yang menjelaskan mengapa PAD Jakarta bisa sedemikian gagah perkasa. Sebab, berbagai pendapatan tersebut sesungguhnya digerakkan oleh kemakmuran warga mereka sendiri. Dari kegiatan properti, transportasi, pariwisata, dan hiburan yang dibutuhkannya.

Bukankah DBH (Dana Bagi Hasil) itu dialokasikan dari APBN lewat pos Transfer Daerah?

Ya, tapi penerimaan itu sesungguhnya tak bersangkut paut dengan kewenangan Pemerintah Pusat untuk menahan atau menguranginya. Melainkan kewajiban mereka untuk menunaikan hak konstitusi Pemerintah Daerah sebagaimana yang sudah diatur dalam UU 33/2004.

Dengan kata lain, Dana Perimbangan terkait Bagi Hasil, baik yang bersumber dari Pajak maupun Sumberdaya Alam, sejatinya adalah cermin dari ‘kekayaan’ daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah, lebih berkaitan dengan ‘kemampuan’ mereka.

Lalu, apakah pendapatan-pendapatan tersebut akan begitu saja terganggu ketika status ibukota tak lagi disandang oleh DKI Jakarta?

Belum tentu. Sebab, sebagai satu kesatuan sistem urban, Jakarta sudah memiliki fondasi kokoh. Termasuk bertransformasi untuk mrnyesuaikan diri terhadap perkembangan yang dihadapi.

Edisi Koran Tempo tanggal 16 Desember 2021 itu, juga mengutip pendapat seseorang yang dinobatkannya sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota. Katanya, Jakarta selama ini kerap mendapat bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Dengan enteng dia menggunakan logika awam yang tak mencerminkan keahlian di bidang yang disebutkan koran itu. Dikatakannya, kelak pemerintah pusat akan begitu saja meninggalkan meninggalkan Jakarta. Karena program-program yang selama ini mereka tangani, bakal dibiarkan menjadi beban yang harus ditanggung sendiri oleh mantan ibukota Negara itu. Salah satu dicontohkannya pada proyek penanggulangan banjir yang selama ini ditangani PUPR.

Bagaimana mungkin seseorang yang disebut ahli, berfikir demikian linier dan terlalu menyederhanakan, seperti itu?

Begini ya.

Kehadiran pemerintah pusat di setiap daerah, pada dasarnya selalu terkait dengan nilai dan kepentingan strategis Nasional. Jadi tak mungkin begitu saja bisa meninggalkan hal-hal yang terkait dengan tatanan lebih luas. Apalagi menyangkut kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa ini. Terlebih-lebih dengan semangat ‘sentralisasi’ yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Meski Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan cacat formil dan UU yang sekarang hanya berlaku 2 tahun ke depan (setelah itu, wajib diganti dengan yang baru dengan prosedur yang tak lagi cacat).

Misalnya soal penangan banjir Ciliwung yang disebut-sebut si ‘ahli” itu. Bagaimana mungkin Jakarta menangani sendiri, sementara akar persoalannya lintas daerah?

Pandangan naif dan tak berdasarkan ilmu pengetahuan mumpuni itu, mustahil terjadi. Sebab, seandainya pemikiran norak demikian dijalankan, berarti pencabutan status ibukota seolah ingin ‘melepaskan’ Jakarta dari NKRI. Padahal, di sana bermukim pribadi-pribadi penguasa ‘modal’ yang menentukan ‘hitam-putih’-nya republik ini. Pembiaran yang dikhayalkannya itu, akan menyebabkan Jakarta dan masyarakat yang menghuninya, berbalik 180 derajat. Merayakan egoisme untuk mengelola diri sendiri tanpa memperdulikan yang lain. Termasuk kepentingan-kepentingan pemerintah pusat yang sedianya tetap bercokol di sana. Bursa Efek, airport, pelabuhan laut, kawasan industri strategis, misalnya.

Skala, keberagaman, kemampuan ekonomi, dan peluang yang sudah dimiliki Jakarta hari ini, tak akan banyak terpangaruh. Seandainya pun ibukota Negara betul-betul pindah ke Penajam Paser Utara. Sebab, dalam waktu singkat, Jakarta pasti mampu menyesuaikan dirinya.

Kota yang dulunya bernama Batavia yang tak lagi diinginkan jadi ibukota negara itu, adalah daerah yang paling siap merayakan ke-otonomi-annya di republik ini.

Justru yang patut dipertanyakan, adalah soal kapasitas dan kemampuan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemindahan ibukota baru itu sendiri. Hal yang bukan semata tentang pembangunan infrastuktur dan fasilitas publik. Tapi terkait pengembangan dinamika kegiatan di dalamnya sehingga bisa berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Mampu mendongkrak pendapatan Negara. Bukan terus-menerus menggerogoti anggarannya yang semakin sempit.

Itu sebab perencanaan wilayah dan kota pada kawasan baru, ibukota negara misalnya, harus dibicarakan dengan mereka yang berlatat belakang dan memahami disiplin engineering. Bukan ilmu-ilmu sosial yang hanya menggeluti sejarah masa lalu hingga hari ini. Sebab mereka akan mencocok-cocokkan hal yang pernah diamatinya kepada masa depan. Celakanya, masa lalu yang dipelajarinya itu, adalah hal-hal keliru. (*Mardhani, Jilal — 19 Desember 2021)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close