#iniruangkuHeadLine

Presiden Jokowi Umumkan Pencabutan Terhadap Pengusaha Pertambangan, Berikut Jumlah Izin Usaha Yang Dicabut

Mediatataruang.com – Maraknya pengusaha pertambangan yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak mematuhi aturan.

Dalam Konfrensi Pers Presiden Joko Widodo mengenai IUP, HGU dan HGB di Istana Bogor, Kamis (6/1/2022).
Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan terhadap pengusaha pertambangan.

“Sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang akan dicabut izin usahanya,”ujar Jokowi saat konfrensi pers di Istana Bogor, Kamis (6/1/2022)

Lanjut Presiden mengatakan, pencabutan IUP ini dikarenakan tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan dan ini sebabkan tersanderanya pemanfaatan SDA untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat.

Jokowi mengatakan, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam.

“Izin-izin pertambangan kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain dan tidak sesuai peruntukkan dan peraturan kita cabut,” tandasnya.

Selain itu juga Presiden Jokowi mencabut 192 Izin sektor kehutanan seluas 3,126,439 ha karena tidak aktif serta tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan.

Kemudian Hak Guna Usaha (HGU) seluas 34,448 ha yang ditelantarkan juga dicabut izinnya. Sebab HGU tersebut seluas 25,128 ha adalah 12 badan hukum, dan seluas 9,320 ha merupakan bagian HGU 24 badan hukum yang ditelantarkan.

Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi mencabut tak hanya izin ekspor, namun juga Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perusahaan batu bara yang tidak menjalankan pemenuhan kewajiban pasokan batu bara di dalam negeri.

“Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya,” papar Jokowi.

Dia mengatakan agar perusahaan swasta, BUMN dan anak usahanya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor.

“Ini adalah amanat dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close