#iniruangkuHeadLine

Ini Menurut Walhi dan Dr. Elviriadi, M.Si Tentang Pencabutan Izin Hutan

Mediatataruang.com – Menteri Siti Nurbaya mencabut izin 192 perusahaan hutan atau HPH dan mengevaluasi 106 izin perusahaan lain. Total lahan konsesi yang dicabut dan evaluasi seluas 4.496.006 hektare.

Artinya hampir seluruh perusahaan HPH bermasalah. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga 2020 jumlah HPH yang aktif sebanyak 201 unit. Mereka memproduksi kayu bulat sebanyak 5,26 juta meter kubik yang melibatkan 20.343 pekerja.
Di luar soal pelanggaran perusahaan HPH, industri kehutanan memang sudah bangkrut dan sumbangannya kian kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS, biaya pengeluaran seluruh HPH pada 2020, biaya produksi dan pengeluar lain sebesar Rp 5,6 triliun yang menghasilkan pendapatan Rp 9,4 triliiun.

Dalam Hal Pencabutan Ijin ini banyak kalangan yang mengapresiasinya dan banyak juga yang menunggu kebijakan lanjutnya, seperti menurut Walhi, rezim perizinan telah menjadi jalan legal bagi negara merebut hak hidup masyarakat sehingga melahirkan konflik dengan masyarakat. Karena itu, Walhi juga meminta pencabutan izin konsesi tak menghilangkan kewajiban perusahaan mengembalikan hak kelola kepada masyarakat serta memulihkan lingkungan yang rusak akibat kegiatannya.


Selain konsesi kehutanan, pemerintah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan. Menurut Walhi jumlah itu tidak cukup karena pada 2018 ada 1.895 IUP di kawasan pesisir yang berdampak pada hidup 35.000 keluarga nelayan di 6.081 desa. Pada 2019, ada 164 IUP di 55 pulau kecil. “Operasi mereka akan mempercepat kerusakan ekologis,” kata Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi.

Namun, seiring pernyataan itu, Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah “… terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam.”
Karena itu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), LSM lingkungan, meminta pemerintah segera membuka informasi lokasi perusahaan yang izinnya dicabut. “Agar pencabutan izin menjadi resolusi konflik,” demikian pernyataan Walhi.

Hampir senada dengan Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI “Ya, saya kira ini penegakan aturan yang sudah lama ditunggu publik. Selama ini pemanfaatan izin yang ditelantarkan cukup signifikan, yang dicabut saya kira baru 20%. Yang “lolos” masih ribuan hektar. Bahkan HGU tanpa izin di salah satu Kabupaten di Riau seluas 3000 hektar. Kita lihat nantikan, mudah mudahan ada edisi cabut berikutnya,” Ujar Dr. Elviriadi, M.Si
Memandang isu perijinan SDA merupakan pilihan politik peradaban. “Izin kelola hutan, tambang dan hutan tanaman industri (HTI) inikan pilihan politik peradaban. Tidak semata soal teknis regulasi, cabut-setuju, teknis pembangunan dan ekonomi investasi. Itulah yang sulit dijelaskan hari ini.


Kalau pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta, M.Natsir, Buya Hamka clear memahaminya. Mereka kuat baca buku dan jam terbang konflik yang matang (mature by conflict). Nah, saya khawatir jika welltanscauung (wawasan) pemerintah parsial, maka perubahan sosial ekonomi tak terjadi, ” ungkap dia.

Maka, kata Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan, pasca cabut ijin ini, rakyat sedang menanti sikap paradigmatis pemerintah (Kementerian LHK). ” Rakyat sedang menanti paradigma apa yang mau ditelurkan. Apakah profetis atau ujung ujungnya “dikejar” juga oleh re-kapitalisme. Jika profetis, maka spiritualitas transenden akan mengarahkan Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya untuk mengkonsolidir rakyat melalui integrasi Pemda. Tapi jika prosedural formal, maka kemunculan kaum kapitalis untuk merebut HGU menguat,” kata mantan aktivis mahasiswa
“Ah sudahlah, susah untuk menanamkan prinsip prinsip luhur bernegara Seperti Bicara diruang hampa, apalagi Saya pun dah tau kartu truf nya, jaringan aktornya. Kepunanlah budak Riaw, Wak. Telouw temakol dah langka akibat hutan gundul,” pungkas putra Melayu itu.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close