#iniruangkuDaerahHeadLine

Dugaan Tambang Ilegal, Bupati Rohil dan Pertamina akan Dilaporkan Ke KPK

Mediatataruang.com – Pekanbaru, 10-01-2022, Mengingat kasus dugaan tambang ilegal di Kabupaten Rokan Hilir terungkap disaat Presiden Jokowi telah menertibkan ratusan izin usaha pertambangan dan izin usaha kehutanan serta izin usaha perkebunan maka terasa jadi sesuatu yang sangat ironis dan menyedihkan.

Dari kejadian itu terkesan kental, pejabat dari mulai di pusat hingga didaerah mengabaikan kebijakan Presiden Jokowi tersebut.

Sebab itu terdiamnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Prop Riau Suwandi ketika ditanya apakah status IUP kedua perusahaan (PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu) sudah operasi produksi kembali dibolehkan menambang kembali tanah urug untuk kepentingan PT Pertamina Hulu Rokan itu tak boleh dibiarkan.

Saya sebagai ketua Dewan pembina LPPHI ( Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia) menyatakan sikap akan meminta agar LPPHI menggugat pihak terkait secara perdata ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan sekaligus mempersiapkan laporan ke KPK.

Dalam waktu dekat LPPHI akan membuat somasi kepada pihak terkait untuk mematuhi peraturan perundang undangan, yakni terhadap UU Minerba nomor 3 tahun 2020 dan UU Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 serta UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999, jika keberadaan tambang tersebut berada didalam kawasan hutan.

LPPHI akan somasi Menteri ESDM, Menteri KLHK, SKK Migas, Bupati Rokan Hilir, PT Pertamina Hulu Rokan, Inspektur Tambang KESDM Perwakilan Riau dan PT Rifansi Dwi Putra untuk segera menghentikan kegiatan yang nyata melanggar UU.

Jika somasi LPPHI tidak diindahkan dalam waktu 6 hari kerja, maka LPPHI akan segera melakukan langkah langkah hukum secara perdata dan pidana.

Mengingat praktek pertambangan ilegal bukan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum setempat bisa melakukan upaya pencegahan sedini mungkin tanpa harus dilaporkan, oleh sebab itu LPPHI akan segera mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat terkait di PN Rokan Hilir, sekaligus melaporkan pihak pihak terkait yang sengaja melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara akibat tidak membayar kewajibannya iuran atau pajak pertambangan kepada negara dan Pemda ke Komisi Pemberatasan Korupsi.(*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close