#iniruangkuHeadLine

Pemkot Bandung Unjuk Gigi Terhadap Pelanggar Tata Ruang

Mediatataruang.com – Pemerintah Kota Bandung melakukan langkah tegas terhadap pelanggar tata ruang. Hal ini mendapat apresiasi dari Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) DPC Kota Bandung.

Sekretaris Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) DPC Kota Bandung, Irfan Khairullah

Dari pantauan dilapangan Pemerintah Kota Bandung melakukan eksekusi terhadap salah satu pelanggar tata ruang yaitu Hotel Moxy yang berdiri di atas cagar budaya.

“Dan dari existing bangunan yang juga melanggar aturan tinggi bangunan serta luasan lahan terbuka. Pelaksanaan eksekusi ini di pimpin langsung oleh Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana,”ujar Sekretaris Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) DPC Kota Bandung, Irfan Khairullah, Kamis (13/1/2022)

Irfan memaparkan Kota Bandung yang menjadi bagian Kawasan Cekungan Bandung, dimana dalam salah satu Peraturan Presiden juga ditetapkan sebagai kawasan Strategis Nasional.

“Yang diorientasikan sebagai daerah bagi daya dukung untuk kepentingan kebutuhan air nasional. Maka sudah sepatutnya menjadi ruang yang tertata bagi kepentingan tersebut,”paparnya.

Akan tetapi, lanjut Irfan menyebutkan sangat disayangkan ternyata di Kota Bandung ini terlalu banyak pelanggaran pelanggaran tata ruang.

“Hal ini membuktikan terjadi ketidakhadiran Pemerintah Kota dalam mengatasi pelanggaran pelanggaran tersebut,”sebutnya.

“Namun, hari ini kita Lihat bagaimana langkah tegas dan berani yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam penyegelan hotel Moxy. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi,”tambahnya.

Oleh karena itu, selain patut diapresiasi langkah tersebut juga perlu didukung agar menjadi langkah langkah tegas lainnya terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi di kota Bandung.

Selain itu juga pemberian sanksi berupa denda atas pelanggaran yang sudah ditetapkan melalui Diskresi Pemerintah Kota Bandung tidak seharusnya dipandang sebagai Coorporate Social Responsibility (CSR).

“Meskipun saat ini dipandang sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh para pelanggar, denga denda yang jumlahnya bisa miliaran rupiah. Bahkan hal ini sudah menjadi bancakan oknum pemangku kebijakan,”pungkasnya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close