Konsekuensi kebijakan tersebut akan merambah ke berbagai aspek. Tak sekedar berpengaruh terhadap skala prioritas yang berdimensi lokal (regional).
Melainkan mencakup hal-hal yang perlu dipertimbangkan matang dalam konstelasi strategis Nasional. Termasuk konteks percaturan dan pergaulan bangsa kita dengan negara-negara lain yang direprentasikan Ibu Kota Negara.
Maka pemindahan Ibu Kota Negara sudah barang tentu tak sesederhana gagasan membangun kota mandiri seperti yang dulu dicanangkan pada Bumi Serpong Damai, misalnya. Hunian yang di kemudian hari terbukti, sebagaimana kita saksikan sekarang, hanya merupakan kepentingan bisnis properti yang dikuasai sejumlah pihak.
Sebab pada akhirnya hanya menjadi kota satelit yang dihuni masyarakat yang sehari-hari tetap membebani dan beraktivitas di Jakarta. Sebagaimana yang semula dikhawatirkan sebagian kalangan yang pada tahun 1980-an itu, mengkritisinya.
Masalah utama gagasan dan keinginan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut, justru pada keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam prosesnya.
Discussion about this post