Sikap KLHK terhadap PT.PLN Persero pun kami minta dengan tegas agar disikapi serius Menteri BUMN serta Ketegasan Sikap dari KLHK hingga Bukan hanya Sanksi Administratif yang diberikan akan tetapi sanksi lainnya berupa upaya Penyegelan dan lainnya perlu dilakukan sesuia regulasi yang ada.
Dampak Dari Pembangunan Yang dilaksanakan telah mengakibatkan Hutan Terganggu Dan Penting Dilakukan Penggantian Lahan Kompensasi Agar Perubahan Fungsi dan Keutuhan Kawasan Dapat Terjaga
Dalam UUCK justru lebih memperkacau situasi dimana Penggunaan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Non Kehutanan Justru Cukup diganti dengan Nominal Uang yang di setorkan ke Menteri Keuangan Untuk Memenuhi APBN.
Dalam hal UUCK telah diamanatkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) menyebutkan Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun dan subtansi Pembayaran melalui PNBP kami akan mengajukan penolakan secara konstitusional agar Hutan tetap terjaga.
