Begitulah hal yang mendasari pesimisme saya ketika beberapa kawan bertanya saat nama Bambang Susantono pertama kali disebut-sebut bakal memimpin badan otorita IKN.
“Merujuk opininya yang dimuat Kompas tahun lalu, rasanya ga nyambung ya. Seperti Ridwan Kamil yang pada suatu kesempatan mengatakan biaya pembangunan istana negara baru yang terlalu mahal. Bisa diartikan sebagai pesan terselubung ‘menolak’ jika ditawarkan. Tulisan BS pun mestinya di-‘baca’ demikian.”
Kawan saya Abeng, mungkin berada pada posisi yang jauh lebih dilematis dibanding RK. Pertama latar belakangnya sebagai ASN. Kedua, posisinya di ADB yang tentu saja tak terlepas dari restu pemerintah Indonesia. Seperti juga Sri Mulyani yang diminta menduduki jabatan Menteri Keuangan saat sudah menempati posisi strategis di lembaga IMF sebelumnya.
Salah seorang kawan lalu menanggapinya,
“Mngkin tak bisa, atau tak sopan, menolak permintaan/tugas.”
Persoalannya, apakah ‘tepo seliro’ dan ‘kapatuhan’ yang sama bakal dilakukan ASN lain yang kelak diminta ‘bedol desa’ ke ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut?
