Media Tata Ruang – Sampai saat ini terlihat jelas bahwa Pemerintahan Jokowi masih kewalahan dalam mengatasi krisis minyak goreng (migor) di dalam negeri.
Bukan isapan jempol bahwa kendali distribusi Dan penentuan harga minyak goreng di dalam negeri ternyata sudah berada di luar kendali Pemerintah saat ini.
Diawali dengan kelangkaan pasokan minyak goreng, yang kemudian diikuti oleh lonjakan harga minyak goreng non subsidi yang mencapai 100% jelas telah membuat gejolak yang sangat luar biasa di Masyarakat.
Sangat ironis di saat Pelepasan belasan juta Hektar lahan hutan negara yang dikonversi bagi para pengusaha sawit, ternyata tidak juga membuat negara untuk mampu memgamankan pasokan minyak goreng bagi warganya dan tidak ada pemasukan negara atas pelepasan Hutan tersebut berupa PNBP dan lainnya.
Baca juga KPI : Jutaan Hektar Hutan Hilang dan Terancam Hilang, “Where Are You Forester ?”
Selain diberikan hutan melalui pelepasan Hutan yang tidak memberikan masukan pendapatan terhadap negara Sawit juga diberikan Insentif yang cukup besar oleh uang rakyat Indonesia melalui APBN.
