“Termasuk apakah PT Vale sudah melakukan proses penambangan yang benar dan baik sesuai RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) serta apakah sudah membangun smelter sesuai perintah UU dan telah memulihkan lingkungan hidup yang telah terganggu atau rusak akibat operasi pertambangan atau apakah telah melaksanakan good mining practice?” kata Yusri.
Selain itu, sambung Yusri, Kementerian ESDM juga harus mendengar apa keluhan masyarakat di sekitar tambang yang telah disuarakan oleh ketiga gubernur tersebut, termasuk tingkat kewajaran penerimaan daerah dari aktifitas pertambangan PT Vale.
“Ini adalah poin penting dan jangan meremehkan daerah. Karena, jika masyarakat di sekitar tambang kehidupan ekonominya tidak semakin baik dari efek kegiatan tambang tersebut, berarti ada yang salah dalam kebijakan pemerintah pusat dalam mengendalikan perusahan tambang tersebut selama ini,” beber Yusri.
Selain itu, Yusri mengingatkan, Nikel adalah mineral strategis dan terbatas cadangannya, juga bisa ditingkatkan nilai tambahnya menjadi sumber tenaga electric vihicle (EV) guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. “Mengapa tidak berfikir tentang ketahanan energi nasional jangka panjang?,” ungkap Yusri.
Discussion about this post