MEDIA TATARUANG – Di Jawa Barat, Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) akan diperingati pada tanggal 9 Desember 2022.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikabarkan akan melaksanakan Hakordia di Gedung Sate pada 7 sampai 9 Desember 2022 dengan menghadirkan Petinggi lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber.
Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria mengaku sangat menyayangkan rencana tersebut.
Seharusnya, kata Satria, petinggi KPK itu datang untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi yang terjadi di wilayah Jawa Barat, bukan sebagai penyuluh.
“Kenapa hal ini kami sampaikan, pasalnya KPK telah memberikan status bahwa Jawa Barat termasuk provinsi terkorup,” ungkap Agus Satria, di Bandung, Selasa (6/12/2022).
Dikatakan, Aliansi Aktivis Jawa Barat juga menyoroti penganggaran pelaksanaan Hakordia. Agus Satria menyampaikan, menurut dari informasi yang diperoleh bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Hakordia itu diduga merupakan sumbangan dari BIJB.
“Angkanya mencapai ratusan juta. Dan bukan hanya dari BJB, anggaran pelaksanaan Hakordia juga memakai anggaran Pemerintah Provinsi Jabar,” katanya.
Perihal anggaran, kata Agus, pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua KPK Firli Bahuri melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.
“Hakordia dari anggaran KPK, jawab Firli Bahuri,” demikian kata Agus.
Memperhatikan hal di atas, tegas Agus, pihaknya justru semakin menaruh pertanyaan besar.
“Kami menduga pelaksanaan Hakordia di Jawa Barat terkesan berbau KKN,” katanya.
Agus mengaku pihaknya sangat kecewa kalau KPK hadir di Jawa Barat hanya untuk melakukan penyuluhan dan pendidikan tentang hukum.
Pasalnya, beberapa kasus yang terjadi di wilayah Jawa Barat sudah dilakukan pelaporan kepada KPK, salah satunya tentang mesin parkir Kota Bandung.
“Kami tentunya akan menagih pernyataan KPK yang menegaskan bahwa KPK tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi,” pungkasnya.*
Discussion about this post