DPR Dukung Penuh Indonesia Jadi ‘Raja’ Baterai Kendaraan Listrik
MEDIA TATARUANG – Komisi VII DPR RI mendukung Presiden Joko Widodo yang memproyeksikan Indonesia menjadi ‘raja’ baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).
Jika dilihat beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait komoditas tambang, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan mentah nikel, lalu menyusul bauksit mulai Juni 2023 mendatang.
Bahkan Presiden Jokowi menegaskan akan menghentikan lagi ekspor bijih tambang lainnya setelah bauksit, kendati tidak mustahil langkah tersebut akan menuai protes dari negara-negara lain.
Seperti diketahui,bijih nikel merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik.
Sedangkan bauksit sangat dibutuhkan untuk campuran pembuatan kerangka mobil listrik.
Dengan begitu, bukan cuma mimpi jika pemerintah menegaskan bahwa Indonesia mengejar target menjadi raja baterai kendaraan listrik.
Target tersebut mendapat respon positif dari anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, yang disampaikan saat membuka Rapimnas KADIN 2022, di Jakarta.
Adapun bentuk dukungan yang diberikan, Mukhtarudin menegaskan hal itu tentu harus mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing institusi.
“Kami di legislatif memberikan dukungan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET),” tegas Mukhtarudin dalam keterangan persnya, Senin (19/12/2022).
Salah satu semangatnya, kata dia, adalah percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan seperti kendaraan berbasis listrik ini.
“Begitu juga dengan program hilirisasi tambang oleh Presiden Jokowi, kita wajib dukung,” kata dia
Selain bentuk dukungan regulasi, Mukhtarudin mengatakan, DPR RI memandang visi pemerintah terkait Indonesia menjadi pemain utama dalam hal penyediaan baterai kendaraan listrik juga cukup rasional jika dilihat dari aspek ekonomi maupun ketenagakerjaan.
“Karena akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi produk-produk tambang tersebut, akan membuka banyak lapangan kerja baru didalam negeri dan yang pasti akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang,” katanya.
Meski begitu, ia juga tak menampik ikhwal potensi intervensi dari negara-negara adidaya ketika Indonesia jadi negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) tak terbatas dalam konteks ini, yakni bahan baku baterai kendaraan listrik.
“Ini adalah tantangan besar. Fakta hingga sekarang serta sejarah dunia membuktikan bahwa negara-negara yang kaya SDA seperti terkena kutukan kesejahteraan,” katanya.
Ia mencontohkan negara-negara tersebut seperti Liberia, Kongo, dan Madagaskar di Benua Afrika maupun Afganistan dan Nepal di Benua Asia.
Mereka adalah contoh negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam namun tidak mampu keluar dari status sebagai negara miskin.
Sebaliknya, lanjut Mukhtarudin menjelaskan, negara-negara barat dengan kekuatan SDM dan kapital yang mereka miliki cenderung mampu mengontrol negara miskin-berkembang yang memiliki kekayaan SDA tersebut.
“Kita harus belajar dari sejarah tersebut. Indonesia yang sudah memiliki Kekayaan SDA ini harus memiliki roadmap hilirisasi, peningkatan SDM hingga pendanaan, dalam hal ini di bidang EV serta konsisten melaksanakannya. Bila hal ini sudah dilakukan, saya berkeyakinan Indonesia menjadi ‘raja’ baterai mobil listrik bukan hal yang mustahil,” tandas Politisi Partai Golkar itu.
Ia juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam mengelola hilirisasi sektor tambang.
Dengan adanya keseriusan ini, hilirisasi sektor tambang menjadi semacam tonggak sejarah di mana hal yang dulu dianggap mustahil untuk dilakukan.
Pembangunan smelter itu adalah proyek besar hilirisasi yang dulu tidak dilakukan oleh Pemerintahan sebelum Presiden Jokowi.
Ketika smelter digencarkan, negara-negara yang selama ini mendapatkan keuntungan dari impor mentah bahan tambang dari Indonesia menjadi gusar, termasuk negara-negara Uni Eropa dengan menggugat ke WTO.
“Kita tentunya tidak boleh menyerah. Strategi hilirisasi pertambangan yang di antaranya dengan pembangunan banyak smelter untuk ragam jenis bahan tambang di dalam negeri harus dibarengi dengan kelincahan diplomasi perdagangan internasional Indonesia di sisi lainnya,” ujar Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah itu.
Mukhtarudin menyarankan agar pemerintah merealisasikan visi besarnya soal cita-cita Indonesia menjadi pemain utama dalam hal penyediaan baterai untuk kendaraan listrik secara serius.
Ia meminta pemerintah konsisten dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang ekosistem EV ini. Terlebih pasca pemerintahan Presiden Jokowi nanti.
“Seperti hilirisasi produk pertambangan, penciptaan ekosistem EV serta peningkatan TKDN-nya,” pungkasnya.*
Discussion about this post