MEDIA TATARUANG – Ketika Presiden RI Joko Widodo berani ambil langkah menghentikan ekspor bijih nikel, ternyata industri smelter-nya disinyalir belum siap.
Insiden kebakaran terjadi di salah satu industri pengelolaan dan pemurnian bijih nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada akhir Desember 2022 lalu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi meninjau langsung lokasi insiden kebakaran di pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT GNI pada Rabu 4 Januari lalu.
Tinjauan itu dilakukan untuk mencari tahu penyebab kebakaran, apakah akibat kelalaian atau kesalahan teknis, sebagaimana ke depan akan disampaikan secara pasti oleh tim investigasi dari kepolisian m
“Oleh sebab itu kita ingin mendalami dan mengetahui sejauh mana, peralatan yang di gunakan selama ini oleh pihak PT GNI,” ujar Bambang Haryadi dalam keterangan tertulisnya.
Bambang menyebut, pihaknya ingin memastikan apakah PT GNI sudah melakukan perawatan sesuai aturan atau sebaliknya.
Bambang menyontohkan dari sisi perawatan apakah sudah dilakukan cek berkala, kelayakan alat yang digunakan, juga perihal kalibrasi untuk semua peralatan.
Itu semua, tegas Bambang, harus sangat diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, perusahaan dan juga Kementrian Perindustrian selaku pengawas dalam hal ini.
“Pasalnya kemungkinan besar insiden kebakaran yang terjadi yaitu dari peralatan yang digunakan,” tegas Bambang seusai peninjauan, langsung ke lokasi Kebakaran di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Rabu (4/1/2023).
Turut hadir mendampingi saat peninjauan ialah Jajaran Kementerian Perindustrian, Kepala Bagian SDM dan Umum PT GNI, Sekda Morowali Utara, dan Kapolres Morowali Utara.
Bambang berharap akan ada pendalaman kelayakan dari peralatan-peralatan yang digunakan pihak PT GNI agar tidak lagi memakan korban jiwa lebih banyak.
Ia menekankan kepada semua Perusahaan smelter supaya tidak mengenyampingkan keselamatan para karyawannya.
“Kita memang membutuhkan investasi, untuk itu kami mendukung, guna menumbuhkan perekonomian terutama penyerapan tenaga kerja yang begitu besar di Indonesia,” ujar Bambang.
Terlebih, kata dia, hampir seluruh smelter di Indonesia adalah proyek strategis nasional, yang memiliki fasilitas yang diberikan negara.
Namun perlu menjadi perhatian khusus bagi semua perusahaan smelter tidak boleh semena-mena, misalnya peralatan yang digunakan harus di cek berkala, harus ada lembaga yang dapat melegitimasi.
“Yang dapat memastikan bahwa semua peralatan layak digunakan sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang memakan korban jiwa,” tekan Politisi Partai Gerindra itu.
Ke depan, tegas Bambang, PT GNI harus lebih mentaati peraturan, lebih bisa mengawasi serta mengevaluasi proses kerja dari semua peralatan yang ada.
Komisi VII mendesak Kemenperin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT GNI dan smelter lainnya yang berada di seluruh Indonesia.
“Jangan sampai mereka hanya berorientasi pada keuntungan semata saja namun mengabaikan kualitas peralatan yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa manusia,” ujar Bambang.
Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi VII akan memanggil pihak-pihak terkait yakni PT GNI, Kementrian Perindustrian dan mitra lainnya, guna mendalami berbagai temuan-temuan yang di hasilkan usai kunjungan.
“Pasalnya tim Komisi VII DPR RI hari ini hadir mengecek dan memastikan bagaimana kronologis terjadinya kebakaran saja, tidak berarti sudah mendapatkan kejelasan utuh,” jelas Legislator Dapil Jawa Timur IV.*
Discussion about this post