MEDIA TATARUANG, JAKARTA – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyatakan keprihatinan atas tidak tegas dan lambatnya respon Pemerintah Aceh atas desakan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Aceh (KRA) yang telah berdemo di kantor Gubernur Aceh pada Kamis (24/8/2023).
Diberitakan berbagai media, massa KRA menuntut penutupan tambang PT Beri Mineral Utama (BMU) yang nyata-nyata telah merusak lingkungan serta telah melanggar sejumlah Undang Undang (UU).
“Menurut temuan kami, kegiatan menambang emas oleh PT BMU setidaknya telah melanggar UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Jum’at (25/8/2023) di Jakarta.
Yusri membeberkan, pada pasal 150 ayat 1 dan ayat 2 UUPA, disebutkan tegas bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), apalagi izin tambang, sangat dilarang.
Discussion about this post