Media Tata Ruang — Jakarta – Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen KLHK) Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), yang tujuan utamanya untuk mempermudah entitas bisnis mendapatkan persetujuan izin lingkungan, ternyata malah banyak dikeluhkan pengusaha.
Keluhan pengusaha tersebut lantaran tidak ada kepastian waktu kapan bisa terbit izin persetujuan lingkungan, sehingga sangat mengganggu jadwal pengusaha yang akan mendirikan usaha atau industri untuk bisa segera berproduksi.
Karena aturan baru tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sementara Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3 disampaikan oleh entitas bisnis melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektornik, tetapi kenyataannya banyak pengusaha mengeluh terkait lamanya terbit Persetujuan Tehnis (Pertek). Sebab Persetujuan Lingkungan sangat tergantung dari Persetujuan Tehnis.
Discussion about this post