MEDIA TATARUANG – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat desakan untuk mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan tambang nakal perusak lingkungan. Namun, apakah Raja Juli punya nyali?
Desakan tersebut justru datang langsung dari lembaga legislatif Komisi IV DPR RI, yang dilontarkan Rajiv dari Fraksi Partai Nasdem, dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan, di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Baca juga BUMN Kelas Atas Masuk dalam List Perusahaan Tak Berizin di Bidang Kehutanan
Di Sulawesi Tenggara Marak Pertambangan Nikel yang Serobot Kawasan Hutan Tanpa IPPKH
Rajiv menegaskan, dirinya sebagai legislator mendesak komitmen Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan untuk mencabut IPPKH perusahaan tambang yang mengingkari reboisasi lahan yang sudah mereka gunakan untuk kepentingan bisnisnya, sesuai perintah kementerian kehutanan sendiri.
Rajiv membebrkan, sampai saat ini masih ada perusahaan tambang yang nakal dan menghindari rehabilitasi lahan terutama di daerah aliran sungai (DAS).
Discussion about this post