Media Tata Ruang – Masukin seratus hari kerja Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi telah melakukan sejumlah gebrakan kebijakan.
Diawali dari sisi pendidikan Dedi Mulyadi melarang kegiatan study tour yang biasa dilakukan oleh sekolah karena dianggap memberatkan keuangan orang tua.
Kemudian, KDM sapaan Dedi Mulyadi membongkar sejumlah objek wisata di kawasan Puncak Bogor, karena dianggap merusak lingkungan.
Kali ini, KDM melakukan gebrakan di Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar yang baru.
Ia meminta untuk mengaudit alih fungsi lahan di wilayahnya yang dilakukan oleh siapa pun tanpa terkecuali, baik oleh Perhutani maupun PTPN dan lainnya.
Pasalnya, alih fungsi lahan yang dilakukan secara serampangan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.
Ketika bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan datang, maka negara otomatis melakukan recovery.
“Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya,” ucap KDM saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis 13 Maret 2025.
Discussion about this post